Menurut Rikrik, KPPU tidak memiliki dasar bukti komunikasi baik rekaman ataupun tulis antar-produsen yang menunjukkan ada praktik kartel. Dia menyebut, kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di pasar secara bersamaan tidak dapat diartikan adanya kesepakatan harga.
Pernyataan Rikrik juga didukung oleh keterangan sejumlah saksi di persidangan yang telah digelar pertengahan tahun lalu. Salah satunya adalah keterangan saksi dari mantan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan yang mengakui tidak pernah mendengar kesepakatan pelaku usaha menaikkan harga.
Pada Jumat (13/1/2023) di persidangan, Oke menyebut kenaikan harga migor domestik terjadi bukan karena ada kesepakatan menaikkan harga di tingkat produsen, melainkan dipicu kenaikan harga CPO di pasar global.
Dalam keterangannya, Oke juga menjelaskan pemerintah menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana sebagai pengganti minyak goreng curah dan menetapkan harga minyak goreng premium sebesar Rp14.000 per liter untuk menekan kenaikan harga.