Untuk mencegah korupsi, lanjutnya, Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud), yaitu:
- re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
- penguatan SDM
- perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa
- pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP
- risk management di Unor, Balai, dan Satker
- pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai
- pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal
- continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).
Menteru PUPR mengungkapkan, sebelumnya semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja, sehingga sangat rawan penyimpangan.
"Makanya, kita bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan saja. Kita juga memiliki 3 lapis pengawasan yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” ungkap Basuki.
Dia pun berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
“Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” tutur Basuki.