JAKARTA, iNews.id - Kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog untuk mencegah korupsi.
Pernyataan itu, disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendra Prihadi, saat Peluncuran Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII, di Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Menurut dia, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu potensi ladang korupsi terbesar. Untuk itu, LKPP telah melakukan transformasi digital pengadaan melalui e-katalog untuk ciptakan transparansi.
“Salah satu potensi korupsi terbesar ada di pengadaan barang dan jasa. LKPP lakukan inovasi, yaitu transaksi melalui e-katalog” ujar Hendra.
Dia mengklaim transaksi pengadaan barang melalui e-katalog lebih cepat daripada menggunakan pendahulunya, yakni Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).