Nicke mengatakan, pemerintah terus melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM bersubsidi, yaitu JBT Solar dan JBKP Pertalite meski menimbulkan beban subsidi dan kompensasi BBM relatif besar. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM dengan bijak.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai beralih untuk mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, menurutnya, Pertamina akan terus melakukan upaya agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi masyarakat yang berhak. Upaya yang dilakukan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU secara real time, memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.
Selain itu, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Ini membuat semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan.
Pertamina juga terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Perseroan juga mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat via website untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite.
Di samping itu, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di tingkat Holding maupun Subholding. Adapun realisasi program efisiensi biaya di Pertamina Group hingga September 2022 mencapai 535,56 juta dolar AS atau setara Rp7,83 triliun.
“Pertamina terus melakukan penguatan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi, agar lebih efisien dan optimal dengan dukungan pemerintah dan masyarakat,” ucap Nicke.