Mirisnya, Oxfam melaporkan, orang miskin dan kelas menengah di India dikenakan pajak lebih tinggi daripada orang kaya. Sekitar 64 persen dari total pajak barang dan jasa (GST) di negara itu berasal dari 50 persen populasi terbawah, sementara hanya 4 persen yang berasal dari 10 persen populasi teratas.
"Sayangnya, India berada di jalur cepat untuk menjadi negara hanya untuk orang kaya. Kalangan yang terpinggirkan - Dalit, Adivasis, Muslim, perempuan dan pekerja sektor informal terus menderita dalam sistem yang menjamin kelangsungan hidup orang terkaya," kata CEO Oxfam India Amitabh Behar, dikutip dari BBC, Sabtu (21/1/2023).
Laporan itu menambahkan, orang kaya di India juga mendapat manfaat dari pengurangan pajak perusahaan, pembebasan pajak, dan insentif lainnya. Untuk memperbaiki kesenjangan ini, badan amal tersebut meminta menteri keuangan untuk menerapkan langkah-langkah pajak progresif seperti pajak kekayaan dalam anggaran mendatang.
Laporan itu memperkirakan, pajak 2 persen untuk seluruh kekayaan miliarder India akan mendukung nutrisi penduduk negara yang kekurangan gizi selama tiga tahun ke depan. Sementara pajak kekayaan 1 persen dapat mendanai Misi Kesehatan Nasional, skema perawatan kesehatan terbesar India selama lebih dari 1,5 tahun.
Memungut pajak 100 miliarder India teratas sebesar 2,5 persen atau mengenakan pajak 5 persen kepada 10 miliarder India paling tajir hampir akan menutupi seluruh jumlah yang dibutuhkan untuk membawa sekitar 150 juta anak kembali ke sekolah.
"Sudah waktunya kita menghancurkan mitos yang nyaman bahwa pemotongan pajak untuk orang terkaya menghasilkan kekayaan mereka entah bagaimana 'mengalir' ke orang lain. Memajaki orang superkaya diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menghidupkan kembali demokrasi," tutur Direktur Eksekutif Oxfam International Gabriela Bucher.