Adapun untuk pelaksanaan program utama tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, di mana mengacu pada rencana induk perkeretaapian nasional mencapai sekitar Rp853 triliun dengan proposi pembiayaan alternatif sebesar 68 persen dan APBN sebesar 32 persen.
“Kami mendorong peran aktif swasta/BUMN dan Pemda dengan skema pembiayaan alternatif, mengupayakan utilisasi aset BMN melalui skema kerjasama, hingga memberikan perizinan yang cepat dan mudah kepada badan usaha dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembangunan perkeretaapian,” ucapnya.
Zulfikri menyampaikan, beberapa pekerjaan pembangunan yang sudah memanfaatkan pembiayaan alternatif melalui skema konsesi diantaranya ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, reaktivasi jalur KA Cibatu-Garut, hingga pengembangan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta.
Skema konsesi juga diterapkan pada pengembangan Segmen I Sumatera Bagian Selatan, Stasiun Baru Jatake, Stasiun Sukacinta-Serdang, dan pengembangan Stasiun Tigaraksa.
“Selain konsesi, kami jug memanfaatkan skema KPBU seperti pada pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang saat ini sudah hampir 100 persen pengerjaannya,” tuturnya.