Dorong Bansos Tepat Sasaran, Partai Perindo Minta Data Penerima Divalidasi Ulang

Dimas Choirul
Ilustrasi bansos. (Foto: Ist)

"Berdasarkan data yang kami terima, sesuai peraturan Kementerian Sosial, keluarga dengan status sebagai ASN, anggota TNI atau Polri, keluarga yang menerima gaji atau upah dari APBN atau APBD, dan keluarga yang memiliki usaha yang terdaftar dengan perizinan resmi tidak boleh menerima Bansos," kata dia.

 Untuk pekerja yang terdaftar sebagai pengguna BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah Upah Minimum Regional (UMR), menurut Yerry wajar jika masuk pada kategori penerima manfaat Bansos. 

 "Kami mendorong Pemerintah untuk mengatur dengan objektif daftar penerima bansos, sehingga hanya mereka yang berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan," ujarnya.

 Seperti diberitakan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa terdapat 493.000 penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak penerima bansos yang berprofesi sebagai ASN atau pekerja berpenghasilan cukup.

Editor : Puti Aini Yasmin
Artikel Terkait
11 hari lalu

Perindo DKI Kawal Usulan Ambang Batas Parlemen 1 Persen, Cegah Suara Rakyat Terbuang

11 hari lalu

KPU DKI Jakarta Apresiasi Akademi Partai Perindo, Turut Edukasi Kader soal Verifikasi Parpol

24 hari lalu

Tiba Pertama di Lokasi Kebakaran Suryakencana, Perindo Bogor Siagakan Ambulans Beri Pertolongan Medis

28 hari lalu

Belasan Juta Suara Hangus, Partai Perindo Dorong PT 1% di Diskusi Publik Menakar Ambang Batas Parlemen

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal