Setelah mendengar jawaban singkat dari Salusra, Mufti memandang sikap bos KAI kelewatan karena lebih mengutamakan bertemu dengan CEO Siemens Asia Pacific di luar negeri daripada menghadiri RDP.
Lantaran geram, Mufti Anam meminta agar pembahasan perihal usulan PMN KAI ditunda hingga suntikan anggaran segar untuk tahun depan ditiadakan saja.
“Mohon izin pimpinan, ini kita bahas soal persetujuan PMN Pak, artinya PMN tidak penting buat Pak Dirut? Lebih penting Siemens tadi, ditunda saja kalau ini memang gak penting atau ditiadakan saja dengan KAI ini Pak,” ucapnya.
Tak sampai di situ, anggota Komisi VI lainnya, Darmadi Durianto, juga ikut menimpali. Dia menjelaskan bahwa nilai PMN yang diminta KAI sangat tinggi, karena itu kehadiran Direktur Utama KAI dalam rapat menjadi hal utama.
“Iya pimpinan, ini nilainya nggak kecil pimpinan. Yang diminta ini, tapi Dirut nggak hadir,” timpal dia.
KAI sendiri sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Komisi VI DPR terkait ketidakhadiran Didiek Hartantyo dalam RDP kali ini. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal.
“Jadi ini saya sampaikan dulu, bawah ini ada surat dari KAI pada tanggal 5 Juli 2024 kepada pimpinan, Wakil Ketua DPR RI, konfirmasi kehadiran PT Kereta Api Indonesia pada Komisi VI, karena ini ternyata menjadi isu jadi harus saya bacakan,” tutur Hekal.
“Satu, menunjuk undangan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, kedua sehubungan dengan butir satu di atas kami menyampaikan permohonan maaf bahwa Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia tidak dapat menghadiri agenda rapat kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 9 Juli 2024, dikarenakan sedang dalam kunjungan dinas agenda dengan bertemu dengan CEO Siemens Asia Pacific di Paris, sehingga menugaskan Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, dan Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, demikian kami sampaikan ucapan terima kasih, PT Kereta Api Pak Didiek Hartantyo,” kata Hekal membacakan isi surat yang dimaksud.