Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 2014 - 2019, pemerintah meargetkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen yang dicapai dengan membangun pembangkit sehingga kapasitas listrik nasional bisa mencapai 71.000 megawatt (MW) pada akhir 2019.
Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah meningkatkan kapasitas listrik melampaui 54.000 MW. Pemerintah juga akan mengembangkan 5 pelabuhan utama, memperbesar 10 bandara serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer.
"Tentunya untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan BUMN semata, namun juga diperlukan partisipasi swasta serta investor lainnya,"ujar Rini.
Untuk itu Kementerian BUMN mendorong PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan PT Danareksa (Persero) melalui anak usaha masing-masing membentuk perusahaan patungan yang akan mengelola BUMN fund bersama beberapa calon pemegang saham seperti Asuransi Jasindo, ASABRI, Jasa Raharja, Taspen, Askrindo dan Jamkrindo.
"Melalui skema BUMN fund ini, Kami meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat. Skema ini diharapkan akan menjadi solusi bagi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisir, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana milik BUMN baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portofolio," kata dia.