Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.
“Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” ujar Maruarar.
Sebagai informasi, berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 83,4 persen dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.
Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Di mana hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.
Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah. Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5 persen dan tenor kredit hingga 20 tahun.