“Toh, mandat dari program ini adalah bukan Presiden Jokowi, ini adalah pak Prabowo begitu, kita juga harus menghormati bahwa ini adalah kebijakan beliau begitu ya,” ujar Tauhid saat dikonfirmasi iNews.id, Kamis (29/2/2024).
Tauhid menambahkan, sekalipun Airlangga Hartarto menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024, namun soal simulasi makan siang gratis dinilai terlalu dini dilaksanakan. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil Pemilu tahun ini.
Tauhid memandang, seyogyanya uji coba makan siang gratis dilakukan pascapengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU atau setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru pada Oktober mendatang.
“Betul, menurut saya terlalu cepat begitu ya melakukan uji coba dan sebagainya. Saya kira akan lebih etis kalau misalnya sudah ada pengumuman, apalagi kalau sudah pelantikan,” tuturnya.
Tak hanya itu, pelaksanaan program makan siang gratis juga harus didahului perencanaan yang matang. Artinya, harus dijelaskan secara menyeluruh dalam RPJMN yang baru. Lantaran, program utama Prabowo-Gibran ini lebih tepat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan bukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Tauhid, Menko Perekonomian hanya bertugas mengoordinasikan dengan K/L terkait dan bukan sebagai pelaksana program.
“Ini saya kira dari segi perencanaan sebenarnya bukan dari Menko, tapi dari K/L terkait, Kemenko hanya mengoordinasikan begitu, jadi sifatnya K/L terkait siapa? Nah desainnya, idealnya, Menko yang mengoordinasikan antara K/L,” ucapnya.