"Kalau pemindahan itu perlu waktu, Pelindo harus bikin tanahnya dulu, itu mungkin baru 2024, lalu Plumpang ditinggalkan? tidak," ucap dia.
Erick menjelaskan, 152 hektare (ha) tanah di Plumpang merupakan aset Pertamina. Namun, isu sengketa sudah mencuat sejak 1990-an antara masyarakat dan BUMN migas tersebut.
Masalah tersebut belum tuntas hingga kini. Karena itu, Kementerian BUMN memerlukan bantuan pemerintah DKI Jakarta agar bisa menuntaskannya.
"Bahwa Plumpang kawasan tanah Pertamina, ada black and white-nya, 152 hektare. Tetapi sejak tahun 90-an itu tentu ada isu tanah antara masyarakat dan Pertamina, yang itu perlu bantuan pemerintah daerah, enggak bisa Pertamina," tutur Erick.