Adapun pemerintah menargetkan bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, dan pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat lagi. Karena itu, kata dia, program ini harus didukung penuh BUMN.
Untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), dia meminta menyiapkan infrastruktur pendukung. Misalnya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) pada sektor yang dikelola BUMN, antara lain rest area jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kawasan pariwisata, dan SPBU.
Sementara Himbara diminta memberikan dukungan kemudahan pembiayaan untuk kendaraan listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
Adapun 84 BUMN tersebut yang diminta mendukung akselerasi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, yakni Perum Bulog, Perum Damri, Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Perum LPPNPI, Perum Percetakan Negara, Perum Percetakan Uang, Perum Perhutani, Perum Perumnas, Perum PPD, dan Perum Produksi Film Negara.
Selain itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero), PT Asabri (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Balai Pustaka (Persero).