Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga terus melakukan sinkronisasi data agar bisa mengidentifikasi dan memproses kasus hukum lain di perusahaan BUMN.
"Kita sinkronisasi data dan ini kita harapkan juga tidak hanya untuk kasus Garuda, ini banyak juga hal-hal lain yang kita akan dorong ke Kejaksaan (Agung) untuk kasus-kasus di BUMN," tutur dia.
Erick sendiri baru saja membawa data-data ke Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia Tbk dengan mekanisme sewa. Dari laporan tersebut, ada indikasi korupsi yang melibatkan manajemen emiten penerbangan pelat merah sebelumnya.
"Kalau dugaan nantikan itu masih dugaan, lebih baik nanti dari pihak Kejaksaan yang menyampaikan setelah tentu angka-angkanya terkonfirmasi," ucap Erick.