Oleh sebab itu, Airlangga menekankan bahwa kebijakan imementasi lebih penting dibandingkan penundaan.
Masalah lainnya yang disoroti Airlangga adalah menilai sejatinya Uni Eropa tidak berperan seolah-olah sebagai lembaga pemeringkat. Karena, peran itu telah dijalankan oleh lembaga-lembaga lain yang memang telah bergerak di bidang pemeringkatan.
"Saya selalu mengatakan bahwa EU itu bukan rating agency. Dari segi ekonomi rating agency pun ada lembaga-lembaga yang jelas. Nah itu dua hal pokok yang kita dorong," ucap Airlangga.
Masalah terakhir, yaitu soal standardisasi di mana Indonesia telah memiliki standar berkelanjutan yang disebut Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia memiliki Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), dan Eropa memiliki Eropa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun EUDR tidak mau menggunakan standar lain.
"Indonesia sudah comply. Nah kalau kita disuruh mengulangi lagi, ini kan reinventing the wheel ini tidak bagus. Jadi dan kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa, tetapi terhadap standar internasional mengenai sustainability," tutur dia.
"Jadi itu tiga hal isu yang terus kita perjuangkan Indonesia-Malaysia dalam joint task force," ucap Airlangga.