Konfirmasi dari Tokyo datang ketika krisis di Eropa semakin dalam, dengan pemimpin Rusia pada Senin (21/2/2022) memerintahkan pasukan ke dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur yang sekarang diakui Rusia sebagai negara merdeka.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan bahwa “tindakan Rusia itu tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum Internasional”, mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang siap untuk merespons dengan tanggapan yang lebih kuat, yang dapat mencakup sanksi.
Pada Kamis, (17/2/2022) PM Kishida menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin mendesaknya untuk menahan diri. Namun pembicaraan keduanya tak berjalan mulus, sehingga Jepang mengumumkan sanksi baru.
Adaapun sanksi terbaru Jepang mencakup larangan chip semikonduktor dan ekspor teknologi utama lainnya dan pembatasan yang lebih ketat pada bank-bank Rusia, surat kabar Yomiuri melaporkan sebelumnya.