Menurut Erick, hal itu mengindikasikan terjadi pembukaan lapangan kerja sebanyak 7,1 juta melalui program PNM setelah tergabung dalam Holding UMi. Hal ini juga dikarenakan PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI.
“Belum program-program yang lain (dari BRI dan Pegadaian). Jadi, fundamental yang kami terus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Tidak anti yang besar, yang besar harus kami dorong juga, tetapi kalau sebagai fondasi tidak bisa hanya yang besar, kapitalis dibilang, oligarki nggak bisa. Kita harus yang ekonomi kerakyatan karena mayoritas di situ,” tutur Erick.
Oleh karena itu, Holding UMi yang lahir sejak September 2021 semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Di mana perusahaan besar atau korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.
“Ini yang kami jaga dan saya yakini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus bagaimana pembedahan ekonomi kerakyatan ini, menjadi platform yang tepat. Kita tidak mungkin ke arah yang menjadi kapitalis oligarki tetapi bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai fondasi,” imbuhnya.
Holding UMi pun semakin menegaskan bahwa BUMN hadir bukan sebagai ‘Menara Gading’, namun harus mendorong ekonomi kerakyatan menjaga rantai pasok. Oleh karena itu, BUMN pun terbuka bekerja sama dengan private sector, swasta, bahkan strategic partner dari luar negeri.