JAKARTA, iNews.id - Holding Ultra Mikro (UMi) yang diinisiasi Kementerian BUMN dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai induk dan melibatkan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dinilai menjadi fondasi ekonomi kerakyatan.
Sebab melalui Holding UMi, negara hadir memperkuat ekonomi mulai dari pemberdayaan pelaku usaha di segmen terkecil sebagai upaya penguatan landasan ekonomi nasional. Terkait itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diadopsi pihaknya ada dua.
Pertama bagaimana Kementerian BUMN memastikan usaha pelaku UMKM dan UMi mendapatkan pembiayaan yang sesuai dilengkapi dengan pendampingan yang tidak kalah penting. Kedua, menjaga rantai pasok.
“Contoh bagaimana kita konsolidasi BRI, dengan PNM, dan Pegadaian. BRI itu kan memastikan UMKM naik kelas yang tadinya ultra mikro, melalui PNM pinjaman Rp1 juta sampai Rp4 juta, lalu naik ke Pegadaian yang pinjamannnya mungkin Rp20 juta sampai Rp50 juta, nanti naik lagi ke BRI. Ini yang positif bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas, tetapi tidak hanya tadi hanya membiayai, tapi juga dengan pendampingan-pendampingan. Ini yang penting,” ujarnya.
Terbukti, lanjut Erick, PNM yang memberdayakan ekonomi kaum ibu melalui mekanisme group lending mengalami pertumbuhan hingga 7,1 juta nasabah. Pertumbuhan tersebut dicatatkan ketika kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi pandemi.
Menurut Erick, hal itu mengindikasikan terjadi pembukaan lapangan kerja sebanyak 7,1 juta melalui program PNM setelah tergabung dalam Holding UMi. Hal ini juga dikarenakan PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI.
“Belum program-program yang lain (dari BRI dan Pegadaian). Jadi, fundamental yang kami terus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Tidak anti yang besar, yang besar harus kami dorong juga, tetapi kalau sebagai fondasi tidak bisa hanya yang besar, kapitalis dibilang, oligarki nggak bisa. Kita harus yang ekonomi kerakyatan karena mayoritas di situ,” tutur Erick.
Oleh karena itu, Holding UMi yang lahir sejak September 2021 semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Di mana perusahaan besar atau korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.
“Ini yang kami jaga dan saya yakini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus bagaimana pembedahan ekonomi kerakyatan ini, menjadi platform yang tepat. Kita tidak mungkin ke arah yang menjadi kapitalis oligarki tetapi bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai fondasi,” imbuhnya.
Holding UMi pun semakin menegaskan bahwa BUMN hadir bukan sebagai ‘Menara Gading’, namun harus mendorong ekonomi kerakyatan menjaga rantai pasok. Oleh karena itu, BUMN pun terbuka bekerja sama dengan private sector, swasta, bahkan strategic partner dari luar negeri.
“Tetapi harus komitmen dengan ekosistem yang kami bangun atau blue print kita. Bukan blue print China, blue print Amerika, tetapi blue print Indonesia,” katanya.