Selain fokus pada modernisasi peralatan pertanian, Amran juga menekankan kepentingan penanganan masalah pupuk yang sering dihadapi petani. Saat ini, Amran menilai bahwa penggunaan kartu tani kurang efektif karena banyak petani yang tidak mampu menggunakannya.
"Setelah kami teliti, kami menemukan bahwa banyak petani yang tinggal di daerah pegunungan atau pedalaman tidak dapat menggunakan kartu tani. Kami berharap bahwa dalam waktu dekat, kami dapat mengeluarkan regulasi di mana petani hanya memerlukan KTP untuk mengakses pupuk subsidi," katanya.
Amran juga menyatakan bahwa pencapaian swasembada pangan memerlukan kebijakan yang tepat. Jika penanganannya keliru, akan berdampak sangat serius.
"Sebagai sektor, pertanian kita tidak akan berkembang jika kita terus menerapkan metode yang konvensional. Oleh karena itu, ada banyak regulasi yang perlu direformasi agar semua pelaku pertanian dapat bergerak lebih efisien," ungkap Amran.
Amran berencana untuk kembali menghidupkan program lama, yaitu inisiatif untuk membangun lumbung pangan di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.
"Kita perlu memperkuat daerah perbatasan kita dengan menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh penduduk di wilayah perbatasan. Jika mereka membutuhkan bawang merah, maka itulah yang akan kita tanam. Dengan langkah ini, kita juga dapat mengurangi masalah penyelundupan. Selain itu, kita dapat dengan mudah melakukan ekspor ke negara-negara yang berbatasan dengan kita," ujar dia.