"Ketika musrenbang, ketika merencanakan pembangunan yang kira-kira akan berdampak di desa, libatkanlah mereka. Maka biasanya saya punya tradisi, ketika musrenbang pasti ada tiga yang kita libatkan. Satu, kelompok perempuan. Dua, penyandang disabilitas. Tiga, anak-anak," ujar Ganjar.
Karena itu, Ganjar menjelaskan kalau kemudian ada pembangunan yang punya dampak langsung ke masyarakat desa, maka sebaiknya mereka diajak membahas. Apakah itu program pemerintah maupun program dari BUMN.
"Contohnya (pabrik) semen Rembang. Ini dua yang waktu itu complicated dan dua-duanya bukan program saya, tapi sebagai gubernur saya diajari orang tua saya ‘jangan ngambil manisnya saja. Pahitnya pun kamu harus tanggung jawab, karena amanah itu ada di situ’," tegas Ganjar.
Menurut Ganjar, sebenarnya jika masyarakat diajak bicara secara mendalam, maka akan mengerti dan pada akhirnya relatif bisa memaklumi kebijakan itu dengan baik.
"Kalau mereka (masyarakat) diajak, maka mereka mengerti dan memaklumi, dan relatif kebijakan akan lebih baik. Apakah Semen Rembang, apakah Wadas, ternyata dari awal kita tidak bisa pungkiri saat itu sosialisasinya belum masif. Maka belum merepresentasikan seluruh yang ada," tutur Ganjar.
Ganjar pun menyampaikan di masalah Wadas dan Semen Rembang, banyak yang menyoroti aspek lingkungannya saja. Padahal banyak juga sisi lain yang mestinya dilihat secara komprehensif.
Ganjar lantas menyampaikan cerita yang selama ini belum banyak diketahui, bagaimana ia menolak banyak usulan konsesi lahan pertambangan di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
"Tahukah saudara bahwa saya pernah menolak pabrik semen baru yang diusulkan di sekitar Rembang, tambang di Pati, tambang Grobogan. Pasti yang seperti itu tidak pernah terpublish," ujar Ganjar.
"Tahukah saudara ketika saya menolak semen di Kebumen pasti tidak pernah menjadi cerita. Dan tahukah kita bahwa kita menolak tambang emas di Wonogiri? Ini tidak menjadi cerita yang menjadi cerita bisanya yang ada konflik saja," jelas Ganjar.