"Dari finance ini kami menggunakan sistem pembayaran bisa SKBDN bisa SCF yang disepekati bersama dengan pihak ketiga, supaya kita bisa menguji tingkat kepastian harga-harga yang akan berjalan," tutur Nariman.
Selanjutnya, perseroan juga akan mereview perhitungan harga dengan asumsi dampak yang bakal terjadi di perusahaan.
Perseroan memprioritaskan untuk melakukan mitigasi berapa harga yang dikeluarkan, khususnya dalam merumuskan harga pokok penjualan (HPP).
"Sehingga, HPP kita juga harus kita sesuaikan dengan memitigasi berapa harga yang kita proyeksikan akan terjadi, khususnya di agenda kerja tahun 2022," ujar Nariman.
Garansi pembayaran juga menjadi hal yang utama bagi Wika Gedung. Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Wika Gedung, Syailendra Ogan, menerangkan bahwa kepastian keuangan menjadi penentu proyek yang bakal disasar perusahaan.
"Secara finance, kita harus ada garansi pembayarannya, sehingga kita bisa hitung terkait harga komoditas yang akan kita masukkan dalam HPP projectnya," tutur Ogan.