Malaysia berencana melarang ekspor 3,6 juta ayam per bulan mulai 1 Juni mendatang. Pertimbangan utama mereka adalah mengamankan pasokan lokal dan membatasi lonjakan biaya pangan, dengan harga pangan mencapai level tertinggi sejak 2017 hingga April 2022.
Sebelum memberlakukan larangan ekspor, pemerintah Malaysia mencoba beberapa cara untuk mengendalikan harga ayam, termasuk memberlakukan harga pagu pada Februari, menjanjikan subsidi sekitar 730 juta ringgit atau 167 juta dolar AS untuk membantu meringankan beban produsen makanan yang bergulat dengan biaya yang lebih tinggi, dan menghapuskan persyaratan izin yang disetujui untuk impor unggas dan gandum.
Namun sejauh ini hanya 50 juta ringgit subsidi yang telah dibetikan kepada peternak ayam, terutama kepada peternak kecil. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan, beberapa perusahaan besar tidak tertarik dengan subsidi dan ingin harga ditentukan oleh pasar.
Pada saat yang sama, Komisi Persaingan Malaysia sedang menyelidiki laporan ada kartel yang mengendalikan harga dan produksi ayam di antara perusahaan-perusahaan besar. Ismail menyatakan akan menindak mereka menyabotase pasokan. Penyelidikan ini diharapkan selesai pada akhir Juni.
Pemerintah Malaysia juga telah mendeklarasikan “jihad” terhadap perantara yang memanipulasi pasokan dan harga. Kabinet Malaysia akan membahas proposal ketahanan pangan pada 30 Mei.