Eri menegaskan, angka pembengkakan tersebut merupakan budget estimasi dan masih ada beberapa yang masih dalam proses, sehingga memungkinkan ada perubahan, termasuk jika ada aturan baru yang keluar setelah selesainya review cost overrun oleh BPKP.
Dia menejlaskan, BPKP tidak mengelak ada potensi penambahan cost overrun KCJB sebesar Rp2,3 triliun. Pembengkakan ini berasal dari pajak dan pengadaan lahan.
"Pajak tersebut merupakan bukti baru, setelah selesai review BPKP karena ada peraturan perpajakan baru dan belum masuk dalam asersi," ucapnya.