"Kalau memang mereka melewati proses penilaian yang benar, dia tidak akan dapat label halal, perkaranya pemalsuan," ungkap Haris.
Adapun Surveyor Indonesia menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan sebagai lembaga pemeriksa halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.
Sekalipun Surveyor Indonesia sudah melakukan penelusuran terhadap bahan yang digunakan industri, rumah makan, dan produk lain, sebelum direkomendasikan kepada BPJPH untuk memperoleh label halal, Haris tidak menafikan bila kasus pemalsuan sertifikasi hal kerap terjadi.
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan resiko di tengah membanjirnya beragam produk. Dalam konteks ini, penguatan sertifikasi halal menjadi fokus utama.
"Jadi, resiko-resiko akan selalu muncul di dalam konteks sertifikasi ini, di mana keterbukaan ini menjadi penting. Artinya begini, skema sertifikasi halal di Indonesia adalah kita menghargai kejujuran dari pelaku usaha. Kedua basisnya ketelusuran kita sehingga menjadi penting tiap kita memahami pemasok kita itu seperti apa," tutur Haris.