Kerugian tersebut dikonfirmasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban kepada Komisi XI DPR RI. Menurutnya, kerugian Hutama Karya disebabkan biaya operasional Jalan Tol Trans Sumatera.
Kinerja keuangan BUMN Karya, lanjut Rionald, masih cukup sulit. Dia mencatat, sejak 2014- 2022 liabilitas atau utang perusahaan naik 1.300 persen dan ekuitas naik 5.454 persen.
Lantaran keuangan yang masih terkontraksi, tetapi manajemen harus menjalankan penugasan pemerintah yakni menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Oleh karena itu, Hutama Karya dinilai perlu menerima suntikan negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp7,5 triliun.
Adapun PMN akan dialokasikan Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan ruas Tol Sigli-Banda Aceh senilai Rp2,83 triliun, ruas Tol Kisaran-Indrapura senilai Rp1,12 triliun.
Kemudian, ruas Tol Pekanbaru-Dumai senilai Rp1,13 triliun, ruas Tol Indralaya-Muara Enim senilai Rp2,3 triliun, dan ruas Tol Penanjung-Bengkulu senilai Rp97 miliar.