JAKARTA, iNews.id - Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan pemerintah Indonesia mencabut larangan ekspor nikel secara bertahap. Hal ini menuai reaksi keras dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menurut dia, IMF menerapkan standar ganda menyangkut larangan ekspor komoditas yang tengah dilakukan oleh Indonesia, utamanya nikel. Dia menjelaskan, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF justru menentang kebijakan larangan ekspor Indonesia.
"Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain," kata Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Dia menilai, pemikiran tersebut sangat keliru. Pasalnya, IMF sendiri mengakui pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi baik.
"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, enggak usahlah campur-campur mengurus Indonesia. Indonesia ini kan diakui pertumbuhan ekonomi baik, dia (IMF) mengakui Indonesia perdagangan kita sudah baik, ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik ini?" tuturnya.
Bahlil juga membantah pernyataan IMF yang menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara.
"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? Tahu enggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu, penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali di negara kita," ucap Bahlil.