Menkeu mengungkapkan, estimasinya jika ingin mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen, kontribusi dari sektor energi dan perusahaan listrik adalah sebanyak 314 juta ton reduksi karbon. "Ini adalah yang terbesar kedua setelah kehutanan," ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan, jika ingin di-scale up lagi ke reduksi sebesar 41 persen, maka sektor energi perlu menurunkan emisi karbon sebesar 446 juta ton. "Nominal ini, sangat sangatlah besar," kata Sri Mulyani.
Dia memaparkan, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan reduksi emisi karbon dalam kelistrikan, sangat dipengaruhi permintaan listrik. Indonesia sebagai negara yang sedang bertumbuh, tentu permintaan dan kebutuhan listriknya ikut bertambah.
"Bagaimana Indonesia bisa memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat dan mengurangi emisi karbon di saat yang sama? Jika kita terus tumbuh dan menjadi negara middle upper income, atau bahkan advanced, konsumsi listrik per kapita tentunya akan terus bertambah," ungkap Sri Mulyani.
Dia mengatakan, perlu uang, teknologi, dan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan termobilisasi ke transisi energi hijau. Namun, hal tersebut tidak hanya bisa terealisasi melalui keuangan negara dengan selisih tersebut, sehingga perlu adanya sumber dana lain.
"Pemerintah memainkan peranan penting, tetapi bukan hanya menjadi sumber (pendanaan) tunggal. Peran sektor swasta, lembaga internasional menjadi sangat penting," tutur Sri Mulyani.