BALI, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Indonesia membutuhkan biaya sebesar Rp3.500 triliun untuk mengurangi emisi karbon. Jumlah tersebut sangat fantastis, mengingat APBN Indonesia hanya sekitar Rp3.000 triliun.
"Permasalahannya, APBN kita sekitar Rp3.000 triliun sebagai konteks ya. Selisihnya cukup besar. Makanya, ini tantangan bagi PLN, sebagai perusahaan BUMN monopoli, bagaimana memproduksi lebih banyak listrik dengan lebih sedikit emisi karbon?" kata Sri Mulyani, dalam rangkaian kegiatan Road to G20 bertajuk "Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia" di Nusa Dua, Rabu(13/7/2022).
Dia menjelaskan, dalam mencapai komitmen reduksi emisi karbon demi mencegah ancaman perubahan iklim, Indonesia tidak bersikap patuh untuk memuaskan pihak-pihak lain.
Hal itu, lanjutnya, didasari kesadaran Indonesia bahwa perubahan iklim adalah ancaman yang serius bagi rakyatnya sendiri. Perubahan iklim ini juga menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi populasi Indonesia.
"Jadi pada akhirnya ini juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia. Untuk mencapai NDC, akan butuh financing, dan itu bukanlah nominal finance yang kecil dan trivial," ungkap Sri Mulyani.