BANDUNG, iNews.id - Infrastruktur air di Indonesia diperkirakan masih membutuhkan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Saat ini, pemerintah gencar mencari skema pembiayaan untuk membiayai sektor ini, termasuk investasi swasta atau asing.
"Kalau bicara potensi itu sangat besar, investasi untuk perpipaan saja saat ini baru 20 persen, artinya masih ada 80 persen yang harus diisi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam workshop “Blended Finance for Water Sector” di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Senin (20/3/2023).
Herry menambahkan, investasi pada sektor air sangat besar. Pada sektor perpipaan, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp123,4 triliun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun. Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur 30 persen pipa.
"Di RPJMN untuk menaikkan dari 20 menjadi 30 persen infrastruktur pipa butuh dana Rp123,4 triliun untuk lima tahun. Kalau 80 persen, bisa jadi sampai Rp1.000 triliunan lebih," ucapnya.
Menurutnya, infrastruktur sektor air masih sangat bergantung pada APBN, sehingga dibutuhkan pendanaan dari sektor swasta. Pasalnya, proyek Infrastruktur sektor air membutuhkan investasi yang sangat besar tanpa pendapatan yang dihasilkan.
"Innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG. Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi di sektor air ini," tuturnya.