"If you let the market solve them, itu semua enggak akan selesai. Maka APBN harus aktif digunakan atau menggunakan untuk bisa mengoreksi," kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, ketiga fungsi APBN ini yang melatarbelakangi bagaimana pemerintah mendesain APBN. Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memikirkan bagaimana APBN bisa menjawab tiga 3 fungsi tersebut di saat dunia secara konstan terus berubah.
Menkeu mengungkapkan, saat menyusun APBN 2023, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu dan tim membuat KEM-PPKF pada Februari 2022.
"Saat itu, perang Rusia-Ukraina belum terjadi. Covid-19 Omicron masih tinggi, harga minyak masih dibawah 60 dolar AS per barel, CPO masih di 700-800 dolar AS, ekonomi AS masih menderu-deru inflasi mulai naik, tapi inflasi di Eropa masih mendekati 0 atau masih di sekitar 1 persen," ungkap Sri.
Namun, begitu KEM-PPKF dibawa ke kabinet dan DPR, perang Rusia-Ukraina pun pecah. Harga komoditas ekstrim naiknya, dan itu menimbulkan supply disruption yang menyebabkan seluruh proyeksi terhadap harga-harga komoditas menjadi sangat sulit.