"Karena semuanya memakai versi, kalau ekonominya terus pulih, permintaan terhadap barang jasa makin kuat sementara supply enggak bisa nututin, pasti harga naik. Kemudian muncul kemungkinan harga naik, tapi apakah akan naik terus? Belum tentu. Kalau harganya naik terlalu ekstrim, monetary policy masuk dengan menaikkan suku bunga. dan suku bunganya juga naiknya ekstrim," ungkap Sri.
Itu sebabnya, saatAPBN 2023 mulai dibahas dengan DPR di bulan Juni dan Juli, dan ternyata inflasi AS meroket dari 6 persen ke 8 persen, lanjut ke 9 persen dan turun sekarang ke 8,8 persen, The Fed harus merespon karena kredibilitas dari kebijakan moneter sangat ditentukan oleh kemampuan menstabilkan harga dan nilai tukar.
Hal itu, membuat suku bunga The Fed yang biasanya naik 25 basis poin (bps), melonjak hingga 75 bps. Dari mulai Juli hingga sekarang, semua pelaku pasar selalu memprediksi The Fed akan menaikan suku bunga 75 bps sekali, dua kali, bahkan tiga kali.
"Bayangkan suku bunga yang tadinya 0 persen menjadi 2,5 persen, 3,25 persen, nantinya akan 4 persen, dan sampai 4,5 persen. Cycle of cycle of cycle policy, itu tadi inflasi suku bunga nilai tukar terkena begitu dolar naik interest ratenya, maka dollar index makin kuat. Seluruh mata uang di dunia kemudian mengalami depresiasi," tutur Sri Mulyani.
Kondisi ini yang membuat Kemenkeu berdiskusi dengan DPR, menentukan APBN 2023 diketok menjadi Undang-Undang. Tapi, bukan berarti bahwa pihaknya akan diam saja mengenai asumsi-asumsi APBN yang telah ditetapkan.
"Apakah kita diam saja? Engga. Ya dia jalan terus, indikator makronya bergerak terus. Pergerakannya itu karena masalah ekonomi, atau ya karena geopolitik, atau karena climate change yang bisa menyebabkan disrupsi," ujar Sri Mulyani.