Pemerintah Indonesia kini tengah menghitung dampak langsung dari kebijakan ini terhadap sektor-sektor yang terdampak, termasuk potensi penurunan volume ekspor serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mengantisipasi dampak negatif, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi, termasuk menjaga yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global akibat kebijakan baru AS ini.
“Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing (valas). Langkah ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk melakukan langkah strategis, seperti reformasi struktural, deregulasi, serta langkah-langkah mitigasi guna menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dengan menyederhanakan regulasi dan menghapus aturan yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Measures (NTMs).
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025) malam.