JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia sebelum masa jabatannya selesai. Dalam perpanjangan ini, pemerintah menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10 persen.
"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya?” ujar Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).
Dalam proses perpanjangan IUPK itu, jumlah kepemilikan saham Freeport akan bertambah sebanyak 10 persen. Dengan begitu, saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61 persen.
"Terus saham negara sekarang sudah 51 persen. Nah, dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10 persen, jadi total saham negara negara Freeport itu sebesar 61 persen,” tutur dia.
Bahlil, menjelaskan saat pemerintah Indonesia membeli 51 persen saham perusahaan pada 2018 lalu, negara mendapatkan banyak keuntungan. Dengan modal sebesar 4 miliar dolar AS saat itu, sudah kembali balik modal.
"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51 persen, kurang lebih sekitar 4 miliar dolar AS dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun. 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untung mengambil alih Freeport sekarang," ucap dia.