"Tentu sinergi, koordinasi, kerja sama, dan upaya bersama baik pemerintah, kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan, maupun bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk anggota KSSK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS, serta yang lebih penting lagi, seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, industri jasa keuangan, yang akan menentukan pada gilirannya nanti bahwa tahun 2023 ini pun akan setidaknya sama baiknya dengan tahun 2022," tutur dia.
Sementara Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso yang mewakili industri perbankan menyampaikan, kalangan perbankan akan mendukung langkah pemerintah dalam hal hilirisasi industri. Hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam tidak bisa berhenti dan harus terus dilanjutkan.
"Hilirisasi itu bagian dari point of no return. Tadi ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali, maka industri perbankan commited untuk mendukung proses hilirisasi dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dari proses itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia," ucap Sunarso.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang mewakili industri pasar modal menyampaikan, kinerja positif BEI. BEI ditutup kondusif dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 4 persen pada akhir 2022, transaksi rata-rata harian perdagangan mencapai Rp15 triliun, jumlah investor tumbuh mencapai lebih dari 10,3 juta investor, serta emiten bertambah menjadi 833 perusahaan.
"Kami laporkan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) terkait Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan karbon. Kami mengapresiasi P2SK sebagai bentuk pendalaman pasar kita ke depannya dan juga perluasan dari perdagangan Bursa Efek Indonesia, tidak hanya bursa saham tapi juga bursa karbon," ucap Iman.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.