JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di Istana Negara guna membahas komoditas kakao dan kelapa pada hari ini, Rabu (10/7/2024). Dalam rapat tersebut, diputuskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ikut mengelola kakao dan kelapa sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Jokowi mengusulkan adanya penambahan divisi yang khusus mengurus kakao dan kelapa. Hal itu dilakukan agar tidak membentuk badan baru sehingga digabung dengan BPDKS.
"Tadi kita rapat mengenai kakao dan kelapa, supaya diusulkan untuk membuat badan. Tapi tadi sudah diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS sawit ya. Digabung situ ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa," kata Zulhas saat ditemui selepas rapat di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).
"Digabung situ ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa untuk subsidi silang paling kurang pengembangan bibitnya, mungkin nanti ada risetnya, dan sebagainya jadi tidak perlu badan baru," tutur dia.
Zulhas mengatakan usulan tersebut diajukan karena pembentukan badan baru membutuhkan anggaran lebih. Sedangkan, BPDKS sudah mendapatkan anggaran sebesar Rp50 triliun, sehingga dapat mensubsidi silang untuk riset pembibitan kakao dan kelapa.
"Jadi kalau badan sendiri, dipungutin lagi, kan nggak mungkin. Berat kan. Kalau di BPDPKS kan dananya 50 triliun lebih tuh. Jadi subsidi silang untuk pembibitan riset dan segala macam mengenai kelapa dan kakao ini, nanti digabungkan ke BPDPKS," ucapnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan produksi kakao pun tengah mengalami penurunan. Terlebih, produksi kakao, kelapa dan kakao, dipandang masih memiliki kesamaan dan keterkaitan dalam pengelolaannya.
"Karena gini, kalau hanya kelapa saja coklat saja kan itu petani rakyat, ya dan sekarang lagi sunset turun produksinya, kakaonya turun," ujar Zulhas.