"Kawan kami menunggu hingga pukul 04.00 WIB di kantor Kementerian Perdagangan. Mereka menunggu itu karena semua dokumen ekspor harus ada bukti DMO. Masa ini dijadikan bukti kalau mereka mendekati pejabat," ungkap Sahat, di Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Inilah yang membuat GIMNI kecewa, padahal pihaknya sudah bekerja keras sesuai dengan ketentuan dan permintaan pemerintah demi rakyat. Namun hasilnya justru menjatuhkan pelaku usaha CPO.
Berkaca dari kasus ini, lanjutnya, GIMNI meminta Kementerian Perindustrian untuk segera turun tangan, karena hal ini merugikan para pengusaha minyak sawit.
Jika Kementerian Perindustrian tidak membereskan masalah ini, Sahat mengatakan, pelaku usaha minyak sawit akan berhenti menjalankan program subsidi.
"Sekarang banyak PE dirobek oleh pengusaha, karena sudah tidak ada gunanya. Kami protes keras dan minta ke Kementerian Perindustrian supaya ini dibereskan. Kalau enggak, kami tidak akan menjalankan program subsidi minyak goreng dari pemerintah ," ujar Sahat.