JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak transparan terkait isi 26.415 kontainer yang tertahan dan kemudian diloloskan dari pelabuhan pada Mei 2024 lalu.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menuturkan bahwa sikap kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebabkan terhambatnya langkah mitigasi karena Kemenperin belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif pelolosan isi kontainer tersebut dari pelabuhan.
"Menteri Perindustrian telah menerima surat balasan Menteri Keuangan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Dirjen Bea dan Cukai. Surat dari Dirjen Bea dan Cukai tersebut diterima tanggal 2 Agustus 2024, dua pekan sejak surat tersebut ditandatangani, tanggal 17 Juli 2024," ujar Febri dikutip, Selasa (6/8/2024).
Febri menambahkan, data yang disampaikan dalam surat tersebut tidak bisa digunakan Kemenperin untuk memitigasi dampak pelolosan puluhan ribu kontainer tersebut pada industri.
"Karena (data) terlalu makro, tidak detail dan hanya sebagian. Kesannya ada data isi dari puluhan ribu kontainer tersebut yang disembunyikan," tuturnya.