JAKARTA, iNews.id - Staf Khusus (stafsus) Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menjelaskan saat ini pihaknya sedang menginvestigasi terkait pemagaran laut di Tangerang, Banten. Nantinya, ia akan mengungkapkan dalang di balik pemagaran tersebut.
"(Indikasi pelaku) semua masih dalam tahap penyelidikan, kita hormati saja proses yang tengah berlangsung," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Sabtu (11/1/2025).
Doni menjelaskan Direktorat Jenderal PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) menargetkan hasil investigasi tersebut akan rampung dalam 20 hari ke depan. Proses ini menjadi menentukan langkah selanjutnya, apakah pagar dibongkar atau dibiarkan.
"Dirjen PSDKP memberi waktu 20 hari kan. Kita lihat hasil penyelidikannya nanti setelah batas waktu itu," tutur dia.
Namun, kata Doni, pihaknya menegaskan KKP telah menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten.
Kegiatan pemagaran dihentikan karena diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), serta berada di dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir.
Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis (9/1) menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat, serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.
"Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini," kata Ipung melalui keterangan pers.
Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024.