Karena wilayah HPK tersebut nantinya kalau sudah di diberikan bisa diubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). APL merupakan areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan.
"Akan dilanjutkan dengan permohonan dari OIKN untuk mengajukan pelepasan tersebut, sehingga betul-betul areal itu akan dilepaskan menjadi dan dikelola OIKN," ungkap Ruandha.
Namun demikian menurutnya menggambat atau tidaknya sebuah pembanguan yang dilakukan itu bakal tergantung dari OIKN untuk segera melakukan permohonan.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa pada area HPK seluas 41.493 hektare tersebut di dalamnya termasuk wilayah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.