Peraturan itu juga membuat pelaku usaha sulit membedakan barang impor resmi dan ilegal.
Dia menuturkan, Kementerian Perindustrian sudah meminta adanya revisi PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat karena diduga ikut melemahkan industri. Sebab, banyak produk impor diduga dimasukkan ke kawasan berikat yang diorientasikan untuk pasar ekspor, justru malah membanjiri pasar dalam negeri.
Politikus PDIP ini mengaku heran Kemendag dan Kemenkeu tidak juga serius menyikapi permasalahan yang dihadapi industri di dalam negeri. Padahal, persoalan ini terus disuarakan oleh industri maupun asosiasi industri hingga masyarakat.
Dia mengatakan, selama ini banyak modus yang diduga digunakan untuk meloloskan barang dari luar negeri. Dia pun berharap adanya upaya penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan terkait masalah ini.
“Mafia-mafia seperti ini yang terbiasa melakukan kecurangan semacam ini harus ditindak tegas. Saya harapkan bisa saja bentuk tim investigasi ke lapangan, siapa yang bermain ini ditindak saja. Lha, ini nggak ada kapok-kapok-nya. Seluruh Indonesia sudah teriak-teriak, eh barang impor terus saja membanjir. Ini kan aneh,” tegas Evita