Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah menunggu arahan selanjutnya terkait larangan ekspor timah. Apabila ekspor timah dilarang, pemerintah harus menyiapkan tata kelola timah dalam negeri.
"Kita butuh investasi sekian waktu, perlu semangat agar nilai tambah yang diamanatkan makin banyak termasuk membuka lapangan kerja. Kalau waktu (larangan ekspor), saya belum tahu," ucap Ridwan.
Dia menuturkan, untuk mengatur tata kelola dalam negeri, timah dari hulu perlu diketahui terlebih dahulu apakah berasal dari perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau tidak.
Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menegaskan kembali bahwa rencana larangan ekspor komoditas tambang timah akan berlaku mulai tahun 2023.
Arifin menjelaskan, pihaknya masih mengevaluasi rencana tersebut. Hal ini menyusul amanat hilirisasi tambang yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor.
"Sedang dievaluasi, tahun 2023 mungkin ya (diterapkan). Sedang dalam proses," ujar Arifin.