Menurut Bambang, sinergi ini nanti akan dilaksanakan Nota Kesepakatan antara LPDB-KUMKM dan KPKNL, sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian sesuai target yang dicanangkan.
"KPKNL memiliki banyak alternatif dalam penyelesaian piutang baik melalui persuasif maupun administratif. Upaya persuasif dapat dilakukan dengan pendekatan penagihan, peringatan, dan negosiasi penyelesaian melalui crash program hingga eksekusi jaminan atau upaya lain sesuai ketentuan dan kewenangan pada KPKNL," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Wahyuningsih mengatakan, sinergi dalam akselerasi program piutang bermasalah sangat penting dilakukan bersama untuk mempercepat piutang bermasalah dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Mari kita terus menjalin sinergi dan kerja sama yang baik antara penyerah piutang dan DJKN baik tingkat pusat, kanwil, maupun KPKNL, agar hasil pengurusan Piutang Negara bisa semakin meningkat dan optimal," katanya.
Tri menambahkan, DJKN memiliki visi ke depan dalam mengelola kekayaaan negara yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Salah satu misi pentingnya yaitu melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ucapnya.