JAKARTA, iNews.id - Permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi supaya harga tiket pesawat Garuda Indonesia diturunkan ditolak mentah-mentah. Menteri BUMN, Rini M. Soemarno mengaku tidak bisa memerintahkan maskapai pelat merah itu menurunkan harga tiket.
Rini mengatakan, harga tiket Garuda saat ini sudah mematuhi aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal batas atas dan batas bawah. Dalam menetapkan harga, kata Rini, Garuda telah mempertimbangkan struktur biaya yang harus ditutup.
"Enggak mungkin dong. Garuda tiketnya masih di bagian batas bawa-batas atas. Jadi kita masih normal-normal saja," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Minggu (5/5/2019).
Rini juga mengingatkan bahwa meski BUMN, Garuda merupakan maskapai komersial yang struktur perusahaannya terbuka. Saat ini, pemerintah memiliki 60 persen saham Garuda, sisanya 25 persen milik PT Trans Airways dan 14 persen dipegang publik.
"Saya enggak bisa, (sebagai) menteri BUMN 'eh kamu (Garuda) turunin (harga tiket)'. Itu sudah ada cost structure-nya. Kita harus bertanggung jawab ke seluruh pemegang saham Garuda, yaitu publik dan negara maupun partner lain," tutur Rini.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mendorong Garuda memberikan harga khusus bagi penumpang arus mudik Lebaran 2019.
"Saya mengimbau kepada Menteri BUMN untuk meminta Garuda memberikan harga khusus selama Lebaran ini," ujar Budi.