Hal itu, disampaikan Mekeu menanggapi pandangan mengenai isu kesejahteraan yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP.
Dia menegaskan, pemerintah akan terus berupaya agar sasaran pembangunan pada tahun 2023 dapat dicapai melalui reformasi kebijakan dan penguatan program-program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Menkeu mengakui, pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan kontraksi ekonomi nasional juga berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan di tahun 2020.
Namun upaya pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mampu menjaga kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tidak terpuruk terlalu dalam.
"Alhamdulillah, efektivitas kebijakan APBN, khususnya program pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta pemulihan ekonomi yang cepat mampu menahan kondisi kesejahteraan masyarakat agar tidak terpuruk terlalu dalam dan bahkan berangsur-angsur pulih," ujar Sri Mulyani.