Melengkapi upaya-upaya penanganan dampak pandemi dalam kerangka PEN, pemerintah juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal apabila ditopang oleh keberadaan infrastruktur yang memadai.
"Pembangunan infrastruktur tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mendorong daya kompetisi sehingga dapat mendatangkan investasi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Menko Airlangga.
Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp4.817 triliun. Hal ini memperlihatkan konsistensi kebijakan untuk tetap berupaya keluar dari middle income trap. Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional.
"PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional," katanya.
Tak hanya membangun infrastruktur, namun pemerintah juga tetap menyadari dan peduli terhadap lingkungan, sehingga terus berupaya agar proses pembangunan dapat sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
"Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangunnya infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun," kata dia.
Penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya operasional penyediaan infrastruktur. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5-5,3 persen per akhir tahun nanti. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan terbitnya UU Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi.
"Dalam webinar, kami berharap bisa muncul gagasan-gagasan kebijakan baru dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ucapnya.
Hadir juga dalam webinar tersebut, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB Bambang Susantono, dan para ahli dari ADB lainnya sebagai narasumber.