Sementara pada sesi tanya jawab, juga diangkat beberapa fitur ketentuan EUDR, antara lain yang menyangkut persyaratan Geolocation Data, labelling negara – negara menjadi high risk, standard dan low risk yang menjadi salah satu permasalahan bagi negara produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Selama isu ini belum mencapai titik tengah yang dapat diterima kedua pihak, maka dipandang sulit untuk palm oil diterima di Uni Eropa.
Geolocation data ini terkait juga dengan privasi data. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan turunan EUDR perlu dibahas bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait (policy maker, industri, smallholders dan civil society/NGOs) termasuk bersama UE, dengan membentuk platform multistakeholders agar dampak negatif EUDR dapat ditangani dan diminimalisir/dihilangkan.
Pada acara luncheon meeting yang dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri – Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof beserta delegasi Malaysia dan para pelaku usaha Malaysia tersebut, juga turut hadir, di antaranya Dubes RI Brussel, Dubes RI Berlin, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Selain itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asdep Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Sekjen dan pejabat CPOPC, para pelaku usaha, serta perwakilan industri yang berkecimpung di sektor minyak sawit dari Indonesia, Malaysia, dan Eropa.