Selain itu, aturan ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasannya.
“Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud,” katanya.
Ia mengungkapkan, hal kedua yang disampaikan oleh Agus adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa KBLI yang seharusnya diampu oleh Kemenperin, namun saat ini diampu di sektor lain.
Misalnya, kawasan industri yang masuk di sektor properti, juga subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor perdagangan. Agus berharap, Rachmat memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.
Selanjutnya, yang ketiga adalah upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral. Agus memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN.