"Sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen staf," ujar Luhut.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Luhut menyampaikan usulan revisi untuk sektor esensial sebagai berikut, yakni keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan.
Pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Perhotelan non penanganan karantina, industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).
Untuk sektor kritikal, Menko Luhut menyampaikan kriteria berupa kesehatan, Keamanan dan ketertiban masyarakat. Energi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan
Serta, petrokimia, Semen dan bahan bangunan, Objek Vital Nasional, Proyek Strategis Nasional Konstruks dan Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah)