JAKARTA, iNews.id - Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyebut Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35 persen kepada PT Pertamina (Persero) yang hingga kini tak kunjung tuntas.
Terkait dengan itu, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Pasalnya, keterlambatan proses ini semakin merugikan Indonesia.
"Ya kan kalau dalam 5 tahun tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (kembali menjadi milik negara). Inikan sudah berapa tahun itu sejak 2019 sampai 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita sudah mengingatkan nih, juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia. Nah kita tidak mau hal ini terjadi," kata Arifin, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Hingga saat ini, lanjutnya, hanya Inpex yang masih memiliki kesungguhan untuk tetap mengelola harta karun yang terletak di Maluku tersebut.
"Inpex ada kesungguhannya, tapi tidak tahu Shell ini sudah mundur tidak bertanggung jawab. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," ungkap Arifin.