JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan nilai transaksipengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik (E-katalog) mencapai Rp500 triliun. Adapun, angka transaksi pada platform belanja online pemerintah ini baru menyentuh Rp196,7 triliun hingga akhir 2023.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi menuturkan, target yang diberikan Presiden Jokowi berdasarkan pada rencana umum pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun. Sehingga, Kepala Negara menginginkan jika separuh dari anggaran pada rencana umum pengadaan dibelanjakan lewat E-katalog.
“Hari ini nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp 196,7 triliun, target dari Pak Presiden sebenarnya angkanya mencapai Rp 500 triliun,” ujar Hendrar saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip, Jumat (29/3/2024).
“Kenapa begitu? Karena beliau melihat rencana umum pengadaan kita ini APBN-APBD selama setahun selalu di atas Rp1.200 triliun, mestinya separuh bisa lewat E-katalog,” tuturnya.